Jakarta-Kabar gembira bagi pegawai honorer dan masyarakat yang ingin melamar menjadi PNS. Tahun ini pemerintah membuka 125.000 lowongan baru. Hal ini tetap dilakukan walaupun tahun ini ada moratorium PNS untuk menggantikan PNS yang bakal pensiun tahun 2012.
"Moratorium tetap sampai 2012. Jadi yang kita terima ini khusus, 125.000 buat jatah yang pensiun tahun ini, lebih kurang segitu ya dan nanti kita juga akan terima 125.000 lagi," terang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, di Jakarta, Jumat (16/3).
Nantinya, setengah dari kebutuhan PNS akan diambil dari pegawai honorer K1 dan K2 yang berhasil lulus tes baik administratif maupun tertulis. Setengahnya lagi dibuka lowongan untuk masyarakat umum. Kemudian, pengalokasian PNS diutamakan bagi pos kementerian atau lembaga yang kekurangan pegawai.
"Dibagi rata, pusat dan daerah sama-sama dapat. Mereka ditempatkan di tempat yang masih kosong, Jangan di tempat-tempat yang penuh karena nantinya bakal numpuk. Setengahnya saja antara 60-70 ribu itu dari honorer K1, setengahnya lagi baru dari masyarakat," jelasnya.
Azwar menambahkan penerimaan PNS baru ini sudah jadi kesepakatan dengan DPR. Asalkan si pegawai bisa memenuhi passing grade yang ditentukan pihak Kementerian PAN dan RB.
"Kita sudah sepakat dengan DPR. Tapi dengan syarat ada seleksi dan harus ada passing grade. Seleksi Kompetensi dasar maupun kompetensi bidang," pungkasnya.
Ia mengungkapkan, penerimaan PNS dengan menyeleksi pegawai honorer ini merupakan kesepakatan dengan DPR dengan syarat pegawai bisa memenuhi kriteria yang ditentukan KemenPAN RB.
"Yang K2 itu yang di bawah 2005, itu yang bekerja di bawah instansi pemerintah tapi dibayar tidak melalui APBD ataupun APBN. Kita sudah sepakat dengan DPR itu kita tampung. Tapi dengan syarat itu ada seleksi, harus ada passing grade. Seleksi Kompetensi dasar maupun kompetensi bidang," paparnya.
Terkait hal tersebut, pemerintah daerah juga harus berpartisipasi mendata semua pegawai honorer yang dimiliki setiap kementerian/lembaga.
Tidak Ada Nepotisme
Menpan Azwar Abubakar juga memastikan tidak ada lagi nepotisme dalam penerimaan PNS baru.
Azwar menjelaskan, penerimaan pegawai honorer sebagai PNS akan lebih ketat melalui beberapa tahap seleksi. Hal ini untuk mengurangi kelakuan yang kerap terjadi dengan banyak pegawai honorer yang memalsukan identitasnya dan masuk melalui kenalan orang 'dalam' di instansi pemerintah.
"Yang K1 kan sudah dapat angkanya, dari 250 ribu menjadi sekitar 70 ribu, ini kan gak benar. Waktu kita cek ada laporan, ini palsu, ini palsu," ungkapnya.
Kemen PAN RB akan mendata ulang para pegawai honorer tersebut sebelum mengikuti tes penerimaan PNS. Nantinya pegawai yang lulus akan diumumkan ke publik. Langkah ini diharapkan bisa mengurangi "permainan" dalam penerimaan PNS itu.
"Nanti gak bisa lagi begitu, nanti dicek di lapangan, baru kita dapat angka lagi, baru kita umumkan, 2 minggu di sana. Kalau ada yang mau protes, silakan. Itu memang yang lalu gak pakai testing, ke depan gak ada lagi, " paparnya
"Moratorium tetap sampai 2012. Jadi yang kita terima ini khusus, 125.000 buat jatah yang pensiun tahun ini, lebih kurang segitu ya dan nanti kita juga akan terima 125.000 lagi," terang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, di Jakarta, Jumat (16/3).
Nantinya, setengah dari kebutuhan PNS akan diambil dari pegawai honorer K1 dan K2 yang berhasil lulus tes baik administratif maupun tertulis. Setengahnya lagi dibuka lowongan untuk masyarakat umum. Kemudian, pengalokasian PNS diutamakan bagi pos kementerian atau lembaga yang kekurangan pegawai.
"Dibagi rata, pusat dan daerah sama-sama dapat. Mereka ditempatkan di tempat yang masih kosong, Jangan di tempat-tempat yang penuh karena nantinya bakal numpuk. Setengahnya saja antara 60-70 ribu itu dari honorer K1, setengahnya lagi baru dari masyarakat," jelasnya.
Azwar menambahkan penerimaan PNS baru ini sudah jadi kesepakatan dengan DPR. Asalkan si pegawai bisa memenuhi passing grade yang ditentukan pihak Kementerian PAN dan RB.
"Kita sudah sepakat dengan DPR. Tapi dengan syarat ada seleksi dan harus ada passing grade. Seleksi Kompetensi dasar maupun kompetensi bidang," pungkasnya.
Ia mengungkapkan, penerimaan PNS dengan menyeleksi pegawai honorer ini merupakan kesepakatan dengan DPR dengan syarat pegawai bisa memenuhi kriteria yang ditentukan KemenPAN RB.
"Yang K2 itu yang di bawah 2005, itu yang bekerja di bawah instansi pemerintah tapi dibayar tidak melalui APBD ataupun APBN. Kita sudah sepakat dengan DPR itu kita tampung. Tapi dengan syarat itu ada seleksi, harus ada passing grade. Seleksi Kompetensi dasar maupun kompetensi bidang," paparnya.
Terkait hal tersebut, pemerintah daerah juga harus berpartisipasi mendata semua pegawai honorer yang dimiliki setiap kementerian/lembaga.
Tidak Ada Nepotisme
Menpan Azwar Abubakar juga memastikan tidak ada lagi nepotisme dalam penerimaan PNS baru.
Azwar menjelaskan, penerimaan pegawai honorer sebagai PNS akan lebih ketat melalui beberapa tahap seleksi. Hal ini untuk mengurangi kelakuan yang kerap terjadi dengan banyak pegawai honorer yang memalsukan identitasnya dan masuk melalui kenalan orang 'dalam' di instansi pemerintah.
"Yang K1 kan sudah dapat angkanya, dari 250 ribu menjadi sekitar 70 ribu, ini kan gak benar. Waktu kita cek ada laporan, ini palsu, ini palsu," ungkapnya.
Kemen PAN RB akan mendata ulang para pegawai honorer tersebut sebelum mengikuti tes penerimaan PNS. Nantinya pegawai yang lulus akan diumumkan ke publik. Langkah ini diharapkan bisa mengurangi "permainan" dalam penerimaan PNS itu.
"Nanti gak bisa lagi begitu, nanti dicek di lapangan, baru kita dapat angka lagi, baru kita umumkan, 2 minggu di sana. Kalau ada yang mau protes, silakan. Itu memang yang lalu gak pakai testing, ke depan gak ada lagi, " paparnya
{ 0 comments... Views All / Send Comment! }
Post a Comment